Penyelesaian Sengketa Bisnis

            Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.
            Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu – individu atau kelompok – kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
            Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.

            Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atua lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Bab II

Pembahasan

2.1 Pengertian dan Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa

            Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut dengan bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase.

            Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana pihak penyelesai sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. Yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.

            Orang yang bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase disebut dengan “arbiter” =. Arbiter ini, baik tunggal mauoun majelis yang jika majelis biasanya terdiri dari 3 (tiga) orang. Di Indonesia syarat-syarat untuk menjadi arbiter adalah sebagai berikut :

·         Cakap dalam melakukan tindakan hukum.

·         Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

·         Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

·         Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.

·         Mempunyai pengalaman atau mengusai secara aktif dalam bidangnya paling sedikit selama 15 (lima belas) tahun.

·         Hakim, jaksa, paniteran, dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

            Arbitrase (nasional maupun internasional) menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut :

·         efisien.

·         Accessibility (terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat)

·         Proteksi hak para pihak.

·         Final and binding.

·         Adil (fair and just)

·         Sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat.

·         Kredibilitas. Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati orang.

2.2 Model-model Alternatif Penyelesaian Sengketa

            Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis, yang meningkat dari hari ke hari. Semakin meningkatnya kerjasama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya.

Sebab-sebab terjadinya sengketa diantaranya :

1. Wanprestasi.

2.2.2 Negoisiasi

            Dalam negosiasi tak tertutup kemungkinan masing-masing pihak memiliki hiden agenda.

            Hiden agenda adalah gagasan tersembunyi/ niat terselubung yang tak diungkapkan (tak eksplisit) tetapi justru hakikatnya merupakan hal yang sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan.

2.2.4 Konsiliasi

            Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut dengan konsiliator. Karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.

2.2.5 Pencari Fakta

            Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak keduanya dimaksud untuk mencari fakta.Hal ini bisa kita sebut misalnya melalui kepolisian, dimana akan dikupas tuntas, diselidiki hingga ketemu akar masalahnya. Dan fakta yang benar itulah yang benar dan harus diterima oleh kedua belah pihak.

            Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab XI pasal 49 sampai dengan pasal 58. Pada pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( lihat pasal 55 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan ( lihat pasal 56 dan 58 UU. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ), sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.

             Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5)).

Tugas dan wewenang

            Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 52 meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

2.2.10 Peradilan Adat

            Peradilan adat merupakan salah satu alat penyelesian sengketa bisnis menurut adat yang berlaku di daerah tersebut.

2.3 Berbagai macam Arbitrase

            Berbagai macam arbitrase berbagai sengketa bisnis, arbitrase adalah penyelesaian sengketa alternatif yang sering dipergunakan. Akan tetapi, dalam praktek terdapat berbagai macam arbitrase, yaitu :

1.      Arbitrase mengikat, berkaitan dengan putusan pengadilan yang sudah inkracht.

2.      Arbitrase tidak mengikat, berkaitan dengan putusannya boleh diikuti dan boleh titidak diikuti.

3.      Arbitrase kepentingan, merupakan arbitrase yang tidak memutuskan untuk suatu sengketa, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan provisi-provisi dalam kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu.

4.      Arbitrase hak, merupakan arbitrase yang bukan hanya sekedar membuat provisi dalam kontrak.

5.      Arbitrase sukarela, merupakan arbitrase yang dimintakan sendiri oleh para pihak baik dalam kontrak yang bersangkutan ataupun dalam kontrak tersendiri.

6.      Arbitrase wajib, arbitrase yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dilakukan.

7.      Arbitrase ad hoc, arbitrase yang tidak ada badannya.

8.      Arbitrase Lembaga, merupakan model arbitrase yang sudah ada lembaga/badannya, serta sudah ada juga aturan mainnya, sehingga para pihak tinggal memilih mereka atau badan tersebut memilih arbiter untuk mereka.

9.      Arbitrase nasional, Arbitrase dimana pihak yang bersengketa adalah para pihak dalam 1 (satu) negara.

10.  Arbitrase internasional, arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah berasal dari negara-negara yang berbeda.

11.  Arbitrase kualitas, berkaitan dengan fakta-fakta dilapangan.

12.  Arbitrase teknis, berkaitan dengan penyusunan dan penafsiran kontrak.

13.  Arbitrase umum, berkaitan dengan fakta dan penerapan hukum.

14.  Arbitrase bidang khusus, dalam bidang muamalat, perdagangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup.

2.4 Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase

            Adapun kelebihan dari tingkat penyelesaian sengketa melalui arbitrase :

1.      Prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat.

2.      biaya yang lebih murah.

3.      Putusan yang tidak diekspos di depan umum.

4.      Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luwes.

5.      Para pihak dapat mamilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase.

6.      Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.

7.      Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnnya.

8.      Putusan akan lebih terkait dengan situasi dan kondisi.

9.      Putusan umumnya inkracht (final binding).

10.  Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan, tanpa atau dengan sedikir review.

11.  Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak.

12.  Menutup kemungkinan forum shopping (mencoba-coba untuk memilih atau menghindari peengadilan).

           

            Disamping kelebihannya tentu ada kelemahannya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah sebagai, berikut :

1.      Tersedia dengan baik untuk perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil.

2.      Due process kurang terpenuhi.

3.      Kurangnya unsur finality.

4.      Kurangnya power untuk mengiringi para pihak ke settlement.

5.      Kurangnnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi.

6.      Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi.

7.      Dapat menyembunyikan dispute dari public scrunity.

8.      Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.

9.      Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan.

10.  Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter (an arbittation ia as good as arbitrators).

11.  Berakibat kurangnya semnagat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional.

12.  Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional.

2.5 Prosedur Arbitrase

            Arbitrase masih dianggap sebagai satu-satunya yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa transaksi internasional. Bahwa arbitrase itu lebih murah dan cepat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya jangka waktu kerja majelis arbitrase dibatasi oleh undang-undang seperti di Indonesia oleh pasal 48 UU No. 30 / 1999 yang memberi waktu penyelesaian sidang 6 bulan untuk sampai pada putusan final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memberi 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan. Sedangkan peradilan biasa bisa memakan waktu sampai puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun lebih.

Pokok dari prosedur beracara diarbitrase adalah sebagai berikut :

1.      Permohonan arbitrase oleh pemohon.

2.      Pengangkatan arbiter.

3.      Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon.

4.      Penyampaian 1 (satu) salinan putusan kepada termohon.

5.      Jawaban tertulis diserahkan kepada arbiter.

6.      Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter.

7.      Perintah arbiter agar para pihak menhadap arbitrase.

8.      para pihak menghadap arbitrase.

9.      Tuntutan balan dari termohon.

10.  Pemanggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas.

11.  Jika termohon tidak juga manghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (verstek) dan tuntutan dikabulkan jika cukup alasan untuk itu.

12.  Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter.

13.  proses pembuktian.

14.  Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimum 180 hari sejak arbitrase terbentuk).

15.  Pengucapan putusan.

16.  Keputusan diserahkan kepada para pihak.

17.  Putusan diterima oleh para pihak.

18.  Koreksi, tambahan, pengurangan terhdap putusan.

19.  Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

20.  Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri.

21.  Putusan pelaksanaan dijatuhkan.

22.  Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan.

2.6 Eksekusi Putusan Arbitrase

            Agar suatu putusan arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak maka putusan tersebut mestilah dapat dieksekusi. Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut :

1.      Eksekusi putusan arbitrase secara sukarela dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari ketua PN, melainkan para pihak yang berkewajiban melaksanakan sendiri putusan.

2.      Eksekusi secara paksa dimaksudkan jika pihak yang berkewajiban melaksankan kewajiban beradasarkan isi putusan arbitrase tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan campur tangan Pengadilan Negeri.

            Agar putusan bisa dieksekusi harus ada “akta pendaftaran” yaitu pencatatan dan penanda tanganan pada bagian akhir atau di pinggir dari putusan arbitrase asli atau salinan otentik yang ditandatangani bersamasama oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter.

2.7 Kontrak Arbitrase

            Dengan kontrak arbitrase ini yang dimaksudkan adalah suatu kesepakatan (sebelum atau setelah terjadinya sengketa) diantara para pihak yang bersengketa untuk membawa ke arbitrase setiap sengketa yang timbul dari suatu bisnis yang terbit dari transaksi tertentu.

2.8 Arbitrase Internasional

            Yang dimaksud dengan arbitrase internasional adalah arbitrase lembaga maupun arbitrase ad-hoc, yang melibatkan pihak dari 2 (dua) negara yang berbeda. Jika arbitrase Internasional tersebut merupakan suatu arbitrase lembaga, maka terdapat banyak arbitrase lembaga seperti itu di dunia ini, yakni arbitrase yang mengkhususkan diri untuk masalah-masalah Internasional.

BAB III

KESIMPULAN

            Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/ difference) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan  luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi, hal ini berarti  sangat  mungkin makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

            Membiarkan sengketa dagang  terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efesien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum, konsultan dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.

            Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya  dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain)  Penyelesaian sengketa bisnis model tidak direkomendasaikan. Saat ini, Arbitrase masih dianggap sebagai satu-satunya yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa transaksi internasional. Kini belum kita dapati peradilan yang dapat memeriksa sengketa komersial internasional. Adanya kekhawatiran dan keengganan para pengusaha internasional yang bersengketa melawan pengusaha nasional karena kekhawatiran hakimnya akan memihak. Oleh karena itu sering kita lihat bahwa dalam perjanjian dagang internasional, selalu memilih forum hukum asing. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.